Siapa itu: Abdulkadir Widjojoatmodjo dan Sultan Abdulhamid II (Sultan Hamid II)

Masing-masing dari mereka adalah delegasi-delegasi bagi pihak lain dalam perundingan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Abdulkadir Widjojoatmodjo adalah delegasi Belanda dalam Perundingan Renville, sedangkan Sultan Abdulhamid II atau yang lebih populer dengan sebutan Sultan Hamid II adalah delegasi BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg; negara boneka Belanda pada masa RIS [Republik Indonesia Serikat]) pada Konferensi Meja Bundar.

Abdulkadir Widjojoatmodjo
Ia lahir di Salatiga, 18 Desember 1904, dan meninggal tanggal 24 Desember 1992 di Den Haag, Belanda.
Sosok berdarah campuran Belanda-Indonesia ini memanglah memihak kepada Belanda, sebab kedekatannya dengan pihak Belanda cukup nyata [dia berpangkat Kolonel KNIL] dan statusnya sebagai kepala NICA [Netherlands Indies Civil Administration]. Dalam Perjanjian Renville, dia memang menjadi ketua delegasi yang mewakili Belanda.

Perlu diketahui bahwa meskipun Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, namun sampai beberapa tahun berikutnya tidak semua tokoh-tokoh politik dan masyarakat mendukung eksistensi RI. Tak jarang yang memihak Belanda dan membentuk negara-negara kecil/boneka, baik di Jawa [seperti Negara Pasundan dan Negara Jawa Timur] maupun di luar Jawa [seperti Negara Sumatra Timur dan NIT]. Bahkan beliau ini (Raden Abdulkadir Widjojoatmodjo) adalah salah satu pemrakarsa Negara Pasundan.

Sultan Abdulhamid II
Bernama lengkap Syarif Abdulhamid Alkadrie, orang yang lahir di Pontianak pada 13 Juli 1912 ini sebetulnya punya andil yang besar bagi Indonesia, karena ia adalah perancang lambang negara Indonesia yang kini masih kita pakai. Mengapa dulu ia memihak pada Belanda dengan menjadi delegasi BFO?
Kesediaan Belanda menyetujui penyerahan kedaulatan seluruh wilayah bekas jajahannya di Hindia Belanda kepada RIS tidak terlepas dari usahanya yang memang memiliki kedekatan dengan Ratu Juliana karena pernah menjadi Asisten Ratu Kerajaan Belanda. Ia adalah orang yang tetap memilih berada dalam naungan Republik Indonesia Serikat di meja runding KMB padahal kala itu sebenarnya Daerah Istimewa Kalimantan Barat (DIKB) adalah satuan kenegaraan sendiri yang bahkan sudah resmi terdaftar di PBB. Jika saja mau, sang sultan bisa saja memilih membawa daerah yang dipimpinnya itu untuk menjadi negara merdeka yang terpisah dari Indonesia. Namun karena rasa nasionalisme beliau, DIKB tetap bergabung dengan RIS setelah sidang KMB 1949.

Comments

Popular posts from this blog

Keuntungan dan Kerugian Diplomasi dan Konfontrasi pada Masa Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia